JAKARTA. Mumpung akhir tahun 2008 masih jauh, segeralah membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bila tidak, bersiaplah membayar penghasilan (PPh) lebih tinggi dari tarif normal. Pasalnya, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi.

Itulah kesepakatan terbaru dalam Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Panja RUU PPh) antara pemerintah dan DPR. Tarif bagi wajib pajak yang terlambat memiliki NPWP adalah 20% lebih tinggi dari tarif normal. ¡ÈIni supaya masyarakat sadar membayar pajak,¡É ucap Direktur Potensi Kepatuhan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Sumihar Petrus Tambunan kepada KONTAN, kemarin (18/6).

Ketentuan ini akan berlaku tahun depan begitu RUU PPh ini menjadi Undang-Undang. Ketentuan sanksi ini berlaku untuk wajib pajak pribadi maupun perusahaan atau badan.

Selain untuk mendongkrak kesadaran pengusaha untuk memiliki NPWP, upaya itu juga memberikan peluang kepada pemerintah untuk menaikkan perolehan pajak. Maklum, tarif PPh untuk perusahaan kelas besar 2009 turun dari 30% menjadi 28%. ¡ÈHarapannya Direktorat Jenderal Pajak bisa mengoptimalkan penerimaan,¡É kata Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU PPh Melchias Markus Mekeng.

Agar rencana itu tercapai, Melchias menyarankan pemerintah untuk menjalankan kebijakan sunset policy secara tegas. Sunset policy merupakan ketentuan pemerintah kepada setiap wajib pajak untuk memiliki NPWP.

Inti sunset policy itu begini. Mulai tahun 2009, semua orang yang masuk kategori wajib pajak, harus sudah mengantongi NPWP. JIka wajib pajak sudah bisa memiliki NPWP hingga 2008, pemerintah membebaskan denda administratif.

Namun bagi yang baru memiliki NPWP pada 2009, akan kena denda yang besarnya 20% dari tarif PPh normal. ¡ÈMakanya, sebelum berakhir, masyarakat harus memanfaatkan kebijakan ini dengan segera memiliki NPWP¡É tutur Melchias.

Pemilik NPWP di tanah air saat ini memang masih sedikit. Data Ditjen Pajak menyebutkan, hingga awal Mei 2008 jumlah NPWP di Indonesia baru mencapai 6,8 juta NPWP. Padahal, jumlah potensi objek pajak di Indonesia mencapai 40 juta.

Ditjen Pajak sebenarnya telah mensosialisasikannya sejak awal 2008 lalu. Namun jumlah NPWP tetap saja masih sedikit. Alhasil, pemerintah pun menyambut positif kesepakatan di tingkat Panja ini.

DPR yakin kesepakatan ini sudah tepat. ¡ÈSebab masyarakat yang belum mempunyai NPWP masih besar,¡É tutur Anggota Panja RUU PPh Drajad Wibowo. Anggota Panja RUU PPh Rama Pratama mengamini. ¡ÈKalau basis pajak Ditjen Pajak semakin besar, perolehan pajak kami harapkan juga bertambah,¡É kata Rama.

Sumber Harian Kontan, 19 Juni 2008